Ehm, KPK Ada Apa? (Kasus Tanjung Balai)

BarisanBerita.com,-Kasus suap Wali Kota Tanjung Balai makin menggemparkan. bola liar kasus ini pun menyeret Waki Ktua KPK, LIli Patauli Siregar, yang diisukan pernah bertemu sang Wali Kota.

Namun, Lili Pintauli Siregar menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS).

“Saya tegas mengatakan bahwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait perkara yang bersangkutan. Apalagi membantu MS,” tegas Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendapatkan informasi yang menyebut Syahrial sempat menghubungi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun, MAKI tidak bisa memastikan telepon Syahrial diangkat oleh Lili.

“Kami Dewas sudah mendengar itu, dengan membaca itu tentunya kalau sekadar begitu kurang lah. Tentu kita minta kalau ada lebih akurat lagi mengenai fakta-faktanya. Tadi kami sudah sampaikan nama orangnya, MAKI ya, kami juga sudah berhubungan dengan MAKI, tolong sampaikan kalau ada, gitu,” jelas Tumpak.

Namun, Tumpak menegaskan tidak bisa serta-merta menegur Lili atas tuduhan tersebut. Sebab, menegur Lili menjadi tugas pimpinan KPK. “Itu pimpinan (KPK) dong. Dia bukan anak buah saya,” tegasnya.

Di sii lain, lembaga antirasuah ini mencegah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, untuk bepergian ke luar negeri.

Politikus Golkar itu dilarang bepergian ke luar negeri untuk enam bulan kedepan sejak 27 April 2021. Surat permohonan pencegahan Azis Syamsuddin untuk bepergian ke luar negeri telah dikirim KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Kabag Humas Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat pencegahan atasnama Azis Syamsuddin dari KPK.

Atas permohonan itu, Tubagus Erif mengatakan, Ditjen Imigrasi bakal mencegah Azis Syamsuddin untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

“Surat pengajuan sudah diterima oleh Imigrasi dari KPK dan sudah dilaksanakan. Berlaku 6 bulan (ke depan). AS resmi dicekal mulai 27 April 2021,” kata Tubagus Erif Faturahman melalui pesan singkatnya, Jumat (23/4/2021).

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, piihaknya bisa meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal ataupun melarang siapa saja yang berkaitan dengan perkara korupsi untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK.

“KPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenanganya dapat melakukan cekal,” kata Firli Bahuri melalui pesan singkatnya kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Dijelaskan Firli, pencegahan seseorang ke luar negeri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan KPK. Di mana, ketika KPK membutuhkan keterangan pihak yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam perkara korupsi, maka yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.

“Semua kita lakukan untuk kepentingan memudahkan jika KPK memerlukan permintaan keterangan terhadap setiap orang yang diperlukan untuk pengumpulan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dialami atau didengar sesuai kesaksiannya,” bebernya

Nama Aziz Syamsuddin terseret dalam skandal dugaan suap terkait penghentian penyelidikan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai. Aziz Syamsuddin disebut sebagai fasilitator atau pihak yang mempertemukan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dengan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju.

(Sin)